Everything about agus joko pramono
Everything about agus joko pramono
Blog Article
Banjir tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu software atau dalam satu periode pemerintahan, tetapi butuh kesadaran kolektif dan komitmen jangka panjang.
Dengan melakukan audit terhadap dana desa, BPK memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Untuk memahami lebih lanjut mengenai bagaimana BPK memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan, Anda dapat membaca artikel Bagaimana BPK memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
menetapkan jenis dokumen, facts, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
IDI's Board is composed of 10 users from distinctive supreme audit institutions. Get to grasp them greater inside our "Fulfill the Board" series.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Namun Mietzner menyebut analisis itu belakangan telah terbantahkan karena “keterampilan membangun koalisi politik dapat menghindarkan presiden dari ketidakstabilan pemerintahan”.
Melalui audit yang komprehensif, BPK dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, sehingga kinerja BUMN dalam menjalankan proyek infrastruktur dapat terus ditingkatkan. Contohnya, BPK akan memeriksa apakah BUMN telah menerapkan teknologi here yang tepat untuk meningkatkan efisiensi produksi atau layanan.
Berikut ini adalah daftar tokoh-tokoh yang berasal dari suku Jawa atau berdarah Jawa, baik yang lahir di Jawa maupun di wilayah lain. Daftar ini tidak bersifat tetap, tapi akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai perkembangan.
Salah satu tokoh yang berpengalaman dalam hal ini adalah Mantan Wakil Ketua BPK , yang memiliki pengetahuan dan dedikasi tinggi dalam bidang pengawasan keuangan.
Memeriksa aspek tertentu dari operasional BUMN yang dianggap berisiko atau memerlukan perhatian khusus.
“Prabowo sepertinya juga tidak berani membentuk koalisi model bare minimum profitable,” ujar Mada. Bare minimum profitable merupakan terminologi yang merujuk koalisi partai yang menguasai 51% jumlah kursi legislatif.
detikNews detikEdukasi detikFinance detikInet detikHot detikSport Sepakbola detikOto detikProperti detikTravel detikFood detikHealth Wolipop detikX 20Detik detikFoto detikHikmah detikPop Layanan
Bukan hanya soal kabinet dan anggaran negara yang membengkak, Herdiansyah menyebut ketiadaan partai oposisi akan membuat pemerintahan Prabowo bergulir tanpa pengawasan.